Mengapa
distribusi sangat buruk? karena sistem dan kebijakan pengambil keputusanlah
yang membuat itu semua. Sementara itu, kaum kaya dengan sejumlah modal yang
dimilikinya mampu menambah kekayaannya dengan seenaknya, dan yang lebih parah
lagi mereka mampu masuk kedalam jantung dan darah para pengambil kebijakan.
Sehingga sebagian besar produk kebijakan yang diambil adalah pesanan dari
mereka kaum kaya agar dapat memenuhi kebutuhan usahanya untuk menumpuk kekayaan
yang dimilikinya. Ditambah lagi dengan miskinnya solidaritas dan budaya miskin
diatas maka lengkaplah penyebab kemiskinan.
Pengentasan Kemiskinan
Masalah
kemiskinan di Indonesia
merupakan masalah yang menyesakkan dada bangsa ini, mengingat jumlah orang
miskin di Indonesia
semakin tahun semakin bertambah. Apabila dilihat dari penyebarannya, bahwa
penduduk miskin di Indonesia lebih banyak dialami oleh orang-orang yang tinggal
di pedesaan, wilayah kumuh perkotaan dan pesisir pantai, yang notabennya
tingkat pendidikanya rendah dan memiliki produktifitas yang rendah, sehingga
tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang layak. Pengalaman
multi krisis yang dialami bangsa ini memberikan dampak yang memperihatinkan,
seperti daya beli masyarakat yang rendah terhadap suatu barang, karena adanya
inflasi bahan-bahan pokok, sedangkan masyarakat tidak memiliki sumber
penghasilan yang memadai untuk membeli suatu barang.
Dampak krisis
ekonomi yang kita hadapi sejak dekade 1997, telah menimbulkan tingkat kedalaman
dan keparahan kemiskinan terhadap masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun
di pedesaan. Dengan kata lain, bahwa multi krisis sebagai penyebab kemiskinan,
sehingga negara mengalami kemunduran. Pengentasan kemiskinan masyarakat
merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat melalui perubahan sosial untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat yang di inginkan dengan bersandarkan pada
norma dan etika yang berlaku, serta menjunjung tinggi kesejahteraan bersama
sebagai warga negara.
Pengentasan
kemiskinan secara keseluruhan sebetulnya inherent dengan perubahan sosial yang
berlaku dalam masyarakat kita, dan setiap kali kita melakukan perubahan maka
setiap kali itu kita akan menemukan fenomena yang baru, dimana adanya situasi
dan kondisi baru yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Dengan kata lain pilihan
perubahan yang di kehendaki oleh bangsa kita saat ini dituntut untuk memberikan
perubahan yang mendasar sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bukan
memberikan kemiskinan. Birokrasi merupakan institusi yang mendukung terjadinya
perubahan untuk mengatasi kemiskinan, tetepi di Indonesia dan di negara-negara
dunia berkembang birokrasi merupakan sebagai sumber dan menjamurnya kemiskinan
dan penindasan rakyatnya.
Program
penangulangan kemiskinan bukan hanya pada tingkat perencanaan, tetepi harus
adanya sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah, baik di wilayah pedesaan
maupun didaerah perkotaan dengan menyesuaikan karakteristik dari wilayah masing
masing. Dalam rangka pembangunan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan
berkeadilan harus diupayakan oleh setiap komponen dengan beroreantasi kepada
kepentingan masyarakat secara keseluruhan sehingga pemerintah dapat berperan
sebagai fasilitator untuk pengentasan kemiskinan masyarakat, dan masyarakat
baik di pedesaan maupun di perkotaan mempunyai produktifitas yang tinggi dalam
pengolahan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan prinsip sustinable
devlopment.
Harus kita
akui, bahwa perubahan paradigma serta peranan pemerintah dalam proses
pengentasan kemiskinan masih jauh dari harapan. Namun dengan komitmen untuk
meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dalam pelaksanaan
pembangunan, maka diperlukan langkah-langkan konkrit oleh pemerintah baik di
tingkat pusat maupun di daerah. Selain itu prinsip ekonomi kerakyatan merupak
salah satu solusi yang tepat bagi pengentasan kemiskinan, karena dengan ekonomi
kerakyatan maka pemerintah akan mengurangi jumlah masyarakat miskin di
Indonesia, karena ekonomi kerakyatan lebih mengarah kepada peningkatan
produktifitas masyakat secara keseluruhan. Ini berarti sektor usaha kecil
menengah lebih diandalkan dengan beroreantasi pengembangan mikro ekonomi.
Disisi lain
hal yang tidak kalah pentingya adalah merubah menatal dan pola fikir masyarakat
miskin itu sendiri. Sikap malas berusaha, menyerah kepada nasib dan selalu
mengharapan belas kasih dari orang lain adalah mental dan pola fikir yang sudah
mendarah daging dikalangan masyarakat miskin. Alangkah sangatnya prihatinnya
kita ketika menyaksikan ribuan warga masyarakat mengantri berdesak-desakan
untuk mendapatkan sedekah dari orang yang dermawan, bahkan hingga menimbulkan
korban jiwa karena jatuh dan terinjak-injak temannya saat berdesak-desakan
untuk berebut sedekah. Sikap mental yang seperti inilah yang harus segera
dirubah dengan selalu memberikan motifasi dan pendampingan psikologi. Untuk
kemudian menumbuhkan kepribadian yang punya harga diri, optimis terhadap masa
depan, pantang menyerah, giat berusaha dan mandiri.
Usaha Kecil Menengah
Usaha Kecil
Menengah merupakan salah satu pemecahan bagi pemerintah untuk mengurangi
pengangguran dan kemiskinan. Ada
sekitar 48 juta UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang sedang beroperasi dan
bias menghidupi keluarganya. Bahkan, Negara majupun memulai usaha dengan UMKM.
UMKM sendiri didirikan dan dijalankan oleh orang-orang yang memiliki jiwa
kewirausahaan atau dikenal sebagai wirausahawan. Wirausahawan adalah seseorang
yang menemukan gagasan baru dan selalu berusaha menggunakan sumber daya yang
dimiiki secara optimal untuk mencapai tingkat keuntungan tertinggi, serta
memiliki seni dan keterampilan tertentu dalan menciptakan usaha baru.
Hasil survey
Litbang Media Group, yang ditulis dalam editorial Media Indonesia yang berjudul
“Minimnya Minat menjadi Pengusaha”, menunjukkan bahwa motivasi masyarakat Indonesia untuk
menjadi pengusaha ternyata amat sangat rendah. Mayoritas responden menjawab
lebih suka menjadi orang upahan alias pekerja daripada membuka usaha sendiri.
Ini adalah bukti sikap mental dan pola fikir masyarakat kita yang harus di
ubah, sebab kalau tidak maka akan selamanya rakyat Indonesia akan menjadi pekerja bagi
investor asing dinegaranya sendiri, dan itu artinya kemiskinan akan terus
mejamur di Neara tercinta ini.
Disamping
rendahnya motivasi menjadi wirausahawan, salah satu factor yang mempersulit
tumbuhnya keirausahaan di Indonesia
adalah masalah birokrasi pemerintahan. Masalah birokrasi dimulai dari perizinan
sampai kebijakan dunia perbankan, yang sampai saat ini masih menjadi
perbincangan yang tak ada ujung pangkalnya. Sehingga kita harus membangun
semangat diri yang kuat bahwa baik buruknya kondisi hidup seseorang bergantung
pada diri kita sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar